Scroll untuk baca artikel
Press Release

Pencatutan Identitas Politik Ancam Hak OAP, Hofni Mandripon Ingatkan Tokoh Adat Pahami Jalur Pengangkatan DPRK

182
×

Pencatutan Identitas Politik Ancam Hak OAP, Hofni Mandripon Ingatkan Tokoh Adat Pahami Jalur Pengangkatan DPRK

Sebarkan artikel ini
Foto Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik kepada Pengurus Partai Politik dan Masyarakat bagi Orang Asli Papua di Distrik Yapen Selatan, Kamis (19/11/2026). Bertempat di Gedung Silas Papare Serui.

KEPULAUAN YAPEN – Pencatutan identitas Orang Asli Papua (OAP) ke dalam keanggotaan partai politik tanpa persetujuan dapat menjadi persoalan serius bagi perlindungan hak politik dan keterwakilan masyarakat adat. Terlebih, praktik tersebut berpotensi menghambat tokoh adat yang hendak mengikuti seleksi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) melalui jalur pengangkatan adat.

Persoalan tersebut menjadi salah satu sorotan Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, Hofni Y. Mandripon, saat menyampaikan materi dalam kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Kepulauan Yapen, Kamis (19/11/2026), bertempat di Gedung Silas Papare, Serui.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roi Palunga, serta dihadiri Anggota DPRK Kepulauan Yapen dari jalur Pengangkatan Adat. Peserta kegiatan berasal dari unsur OAP yang tergabung dalam partai politik, masyarakat asli Papua, khususnya perwakilan Dewan Adat Suku, serta kepala kampung di wilayah Yapen Selatan. Dan menghadirkan Narasumber dari Bakesbangpol Kepulauan Yapen, KPU dan Bawaslu Kepulauan Yapen serta Dinas Kesehatan Kepulauan Yapen.

Dalam kesempatan tersebut, Hofni membawakan materi bertajuk “Membangun Partisipasi Politik Orang Asli Papua: Hak Berpolitik, Representasi Adat, dan Perlindungan Identitas Politik dalam Otonomi Khusus Papua”. Materi ini menekankan pentingnya pemahaman masyarakat mengenai ruang partisipasi politik, mekanisme representasi adat, serta perlindungan identitas politik dalam kerangka Otonomi Khusus Papua.

Hofni menjelaskan bahwa terdapat empat ruang representasi yang perlu dipahami dan tidak boleh dipertukarkan, yakni partai politik, DPRK jalur pemilihan, DPRK jalur pengangkatan, dan Majelis Rakyat Papua (MRP). Keempatnya memiliki fungsi dan mekanisme berbeda. Partai politik menjadi sarana kaderisasi dan rekrutmen politik, DPRK jalur pemilihan merupakan representasi melalui pemilu, sedangkan jalur pengangkatan merupakan bentuk afirmasi keterwakilan OAP melalui seleksi Panitia Seleksi (Pansel). Sementara itu, MRP menjalankan fungsi representasi kultural OAP.

Ia juga menegaskan bahwa tokoh adat tidak memiliki kewajiban untuk menjadi anggota partai politik agar dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat adat. Sebaliknya, menjadi anggota partai politik merupakan hak dan pilihan yang tidak serta-merta menghilangkan identitas adat seseorang.

Mengacu pada ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, Hofni menjelaskan bahwa rekrutmen politik partai di Papua memprioritaskan OAP dan membuka ruang pertimbangan atau konsultasi dengan MRP.

Persoalan menjadi lebih serius ketika seorang tokoh adat yang ingin mengikuti seleksi DPRK jalur pengangkatan ternyata menemukan namanya tercatat sebagai anggota atau pengurus partai politik dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), padahal tidak pernah mendaftar maupun memberikan persetujuan.

Merujuk ketentuan PP Nomor 106 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 46 Tahun 2025, terdapat persyaratan tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dalam lima tahun terakhir dan/atau tidak dicalonkan dalam pemilu tertentu yang harus diperhatikan dalam pencalonan melalui jalur pengangkatan.

“Jangan sampai tokoh adat yang ingin memperjuangkan representasi masyarakat melalui jalur pengangkatan justru menghadapi hambatan akibat penggunaan identitas tanpa persetujuan. Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari perlindungan hak politik masyarakat,” tegas Hofni.

Ia memaparkan tujuh langkah yang dapat ditempuh apabila ditemukan pencatutan identitas, mulai dari memastikan bukti pencatutan, menyampaikan surat keberatan, meminta partai politik menghapus nama yang bersangkutan, mengajukan koreksi kepada KPU, melaporkan persoalan kepada Bawaslu, mempertimbangkan jalur hukum, hingga menyimpan seluruh dokumen sebagai bukti untuk kepentingan klarifikasi kepada Pansel.

Hofni mengingatkan bahwa keberatan atas pencatutan identitas tidak otomatis menghapus persyaratan lima tahun. Karena itu, setiap persoalan harus ditangani melalui mekanisme hukum dan pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

Selain itu, ia mendorong partai politik menerapkan rekrutmen yang transparan dan berdasarkan persetujuan, serta mengajak lembaga adat menjaga netralitas agar tidak terjebak dalam kepentingan politik praktis.

Menutup materinya, Hofni menegaskan bahwa penguatan partisipasi politik OAP harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap adat, kepastian hukum, dan perlindungan hak setiap warga negara.

“Hak berpolitik adalah pilihan setiap Orang Asli Papua. Representasi adat adalah hak afirmasi. Identitas politik harus dilindungi.” tutupnya.

Penulis : Amar
Editor : humas
Foto: Amar