Scroll untuk baca artikel
Press Release

Perkuat Hak Politik OAP, Bawaslu dan Kesbangpol Yapen Matangkan Sosialisasi Pendidikan Politik

26
×

Perkuat Hak Politik OAP, Bawaslu dan Kesbangpol Yapen Matangkan Sosialisasi Pendidikan Politik

Sebarkan artikel ini
Rapat Koordinasi Kesbangpol Kepulauan Yapen bersama Bawaslu dan KPU terkait Kesiapan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi pada Senin (16/11/2026)

KEPULAUAN YAPEN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Yapen bersinergi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pada Senin (16/11/2026). Bertempat di Ruang Rapat Bakesbangpol, pertemuan ini bertujuan mematangkan materi Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Pengurus Partai Politik dan Masyarakat Orang Asli Papua (OAP) yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (19/11/2026) di Gedung Silas Papare, Serui.

Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Kesbangpol Kepulauan Yapen, Sony Arnold Woria, S.Pd., M.T., Anggota Bawaslu Kepulauan Yapen, Hofni Y. Mandripon, S.Pd., Ketua KPU Kepulauan Yapen, Zakeus Rumpedai, serta panitia pelaksana. Fokus utama pembahasan adalah memastikan Orang Asli Papua memiliki kesiapan jasmani, rohani, dan administrasi dalam menghadapi berbagai agenda politik mendatang, mulai dari Pemilu, Pilkada hingga pengangkatan anggota DPRK, DPRP dari Kursi Adat, dan MRP.

Kepala Bakesbangpol Kepulauan Yapen, Sony Arnold Woria, S.Pd., M.T., menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini didanai oleh Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menyiapkan OAP di panggung politik.

“Kami ingin memastikan bagaimana peran Orang Asli Papua dalam menjaga dan menyukseskan Pilkada. Kami juga menggandeng Dinas Kesehatan karena kesehatan jasmani dan rohani adalah syarat mutlak untuk ikut serta dalam politik. Kami mempersiapkan OAP, baik laki-laki maupun perempuan, agar siap bersaing di tahun 2028 untuk MRP, tapi juga DPRK, dan DPRP kursi adat, serta Orang Asli Papua yang melalui pencalonan di Partai Politik,” ujar Sony. Ia juga menambahkan bahwa sinergitas dengan Bawaslu sangat penting untuk mengedukasi masyarakat dalam menghindari praktik politik praktis.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Bawaslu Kepulauan Yapen, Hofni Y. Mandripon, S.Pd., memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah pemerintah daerah. Menurutnya, pendidikan politik ini sangat krusial, terutama menyangkut validitas data masyarakat adat dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

“Kami menemukan banyak kasus di mana masyarakat adat atau calon anggota DPRK jalur adat terhambat karena namanya tercatat aktif di Sipol tanpa sepengetahuan mereka. Melalui sosialisasi nanti, kami akan menyiapkan materi agar mereka bisa mensterilkan data dari keanggotaan partai politik jika ingin menempuh jalur pengangkatan adat. Jangan sampai potensi mereka gugur hanya karena masalah administrasi Sipol, tapi juga bagaimana mendorong calon orang Asli Papua yang juga melalui Partai Politik” tegas Hofni.

Kegiatan sosialisasi pada Kamis mendatang rencananya akan mengundang kepala kampung, perwakilan tujuh suku, serta pengurus partai politik dari kalangan OAP. Bawaslu berkomitmen penuh memberikan dukungan materiil dan pengawasan agar hak-hak politik masyarakat adat tetap terjaga sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. (**)

Penulis: Ringko
Editor: Humas
Foto: Ringko